Labuha, Delangi.com- Jika kita membuka kembali lembaran sejarah nasional, HMI lahir bukan dari ruang hampa. Ia bidani oleh kesadaran mendalam Lafran Pane dan para pendiri lainnya untuk menjawab dua tantangan besar: mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Kader Bangsa) dan menegakkan syiar Islam yang berkemajuan (Kader Umat). Dua identitas ini adalah satu tarikan napas. Menjadi kader umat berarti mencintai bangsa, dan membela bangsa berarti menyelamatkan umat yang mayoritasnya adalah rakyat kecil.
Dua identitas ini sejatinya tidak dapat dipisahkan. Menjadi kader umat berarti hadir untuk membela kepentingan masyarakat, dan menjadi kader bangsa berarti menjaga agar negara tetap berpihak kepada rakyat.
Namun pertanyaannya, bagaimana posisi HMI di tengah kondisi hari ini?
Rakyat sedang menghadapi banyak tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang ekonomi, lapangan kerja semakin kompetitif, harga kebutuhan pokok terus naik, dan perlindungan sosial belum sepenuhnya menjangkau semua kelompok. Di bidang hukum, masih muncul anggapan bahwa keadilan sering kali tidak dirasakan secara setara. Sementara dalam politik, tidak sedikit kebijakan yang terasa jauh dari kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Di tengah situasi seperti ini, di manakah posisi HMI ketika suara rakyat terus terdengar?
Ujian dari Khittah Kader Umat
Sebagai kader umat, HMI tidak boleh hanya menjadi ruang diskusi yang jauh dari kenyataan sosial, atau sekadar sibuk dengan agenda organisasi semata. Umat hari ini tidak hanya membutuhkan kader yang pandai berbicara tentang teori, tetapi juga kader yang mampu hadir dan memberi dampak nyata.
Ketika petani kehilangan ruang hidup, buruh menghadapi ketidakpastian, dan masyarakat kecil mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, di situlah keberpihakan HMI diuji.
Jika HMI terlalu sibuk dengan kontestasi internal atau kedekatan dengan lingkar kekuasaan, ada risiko organisasi ini kehilangan hubungan emosional dengan masyarakat yang selama ini menjadi basis perjuangannya.
Revitalisasi Peran Kader Bangsa
Sebagai kader bangsa, HMI juga memikul tanggung jawab moral untuk menjaga arah perjalanan negara.
HMI selama ini dikenal sebagai ruang kaderisasi dan laboratorium kepemimpinan. Tetapi jika dari ruang itu hanya lahir figur-figur yang pragmatis dan ikut melanggengkan praktik politik yang jauh dari kepentingan publik, maka HMI belum sepenuhnya menunaikan tanggung jawab sejarahnya.
Kader bangsa hari ini perlu menjadi kekuatan penyeimbang kritis, tetapi juga mampu menawarkan jalan keluar.
Mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat adalah bagian dari tugas moral. Namun kritik akan lebih bermakna jika disertai gagasan, kajian, dan rekomendasi kebijakan yang lahir dari kerja intelektual yang serius.
Langkah Strategis Menjawab Jeritan Rakyat
Untuk menguatkan kembali perannya, HMI perlu melakukan refleksi dan pembaruan gerakan.
Pertama, kembali ke akar rumput (back to root).
HMI harus lebih dekat dengan masyarakat. Kader tidak cukup hadir di forum-forum formal, tetapi juga perlu turun mendengar langsung persoalan warga mulai dari pendidikan, akses hukum, kesehatan, hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Kedua, membangun intelektualisme yang membumi. Diskusi dan kajian di komisariat maupun cabang tidak boleh berhenti sebagai rutinitas kegiatan. Hasil kajian harus melahirkan gagasan yang dapat menjadi masukan nyata bagi pengambilan kebijakan publik.
Ketiga, menjaga independensi yang bermartabat.
Independensi HMI baik secara etis maupun organisatoris tetap menjadi prinsip penting. Kedekatan kader atau alumni dengan kekuasaan tidak boleh membuat organisasi kehilangan daya kritis terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat.
Pada akhirnya, HMI akan terus relevan bukan karena sejarah besarnya, tetapi karena keberaniannya untuk tetap berdiri bersama rakyat. Sebab organisasi yang kehilangan keberpihakan pada masyarakat, perlahan akan kehilangan makna perjuangannya sendiri.
Oleh: Afrisal Kasim, Aktivis HMI
Tinggalkan Balasan