TERNATE, Delangi.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kota Ternate mengenai sejumlah titik rawan yang berpotensi memicu praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Peringatan tersebut disampaikan dalam agenda koordinasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tauhid Soleman menyatakan bahwa masukan dari KPK menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bagi seluruh perangkat daerah agar memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program pemerintahan. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan sistem, bukan sekadar penindakan ketika masalah sudah terjadi.
Menurutnya, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai catatan yang diberikan, termasuk penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah agar lebih tertib dan terbuka.
Pemkot Ternate juga menyatakan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih melalui kolaborasi dengan KPK dan peningkatan kepatuhan seluruh organisasi perangkat daerah terhadap mekanisme pengawasan yang berlaku.
Tinggalkan Balasan