Ternate, Delangi.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menilai penanganan kasus pembunuhan berulang di kawasan hutan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, menunjukkan belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum di Maluku Utara.
HMI Cabang Ternate melalui Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Ternate, Yusril J. Todoku menyatakan kasus pembunuhan yang kembali terjadi di Desa Banemo, Kecamatan Patani, bukan peristiwa pertama.
Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di wilayah Patani Timur dan Weda Timur. Namun, hingga kini pelaku maupun pihak yang diduga berada di balik rangkaian peristiwa itu belum berhasil diungkap.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum karena kasus terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Publik belum memperoleh penjelasan yang utuh mengenai siapa pelaku dan siapa aktor intelektual di balik rangkaian kekerasan yang terjadi di kawasan hutan Patani,” ujarnya.
HMI Cabang Ternate menilai pendekatan yang selama ini dilakukan aparat belum menyentuh akar persoalan. Organisasi mahasiswa itu meminta Kepolisian Daerah Maluku Utara tidak hanya fokus pada upaya menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga mengusut tuntas pelaku dan pihak yang diduga menjadi pengendali di balik aksi kekerasan.
Selain itu, HMI Cabang Ternate menolak rencana pembangunan pos militer atau penambahan personel keamanan di wilayah Patani. Menurut mereka, langkah tersebut bukan solusi utama atas persoalan yang terjadi.
HMI Cabang Ternate berpendapat, masalah utama di Patani adalah lemahnya penegakan hukum dan belum terungkapnya pelaku, sehingga yang dibutuhkan masyarakat saat ini ialah penyelidikan yang lebih terbuka dan menyeluruh.
“Warga membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman. Yang dibutuhkan adalah investigasi yang transparan, bukan penambahan aparat semata,” tambahnya.
Organisasi itu juga menilai masyarakat Patani saat ini hidup dalam situasi yang penuh ketakutan akibat berulangnya kasus pembunuhan di kawasan hutan.
Mereka menyebut aktivitas warga, terutama yang berkaitan dengan kebun dan hutan, ikut terganggu karena muncul kekhawatiran akan keselamatan.
HMI Cabang Ternate kemudian menyampaikan empat tuntutan kepada aparat dan pemerintah, yakni mengusut tuntas seluruh kasus pembunuhan di kawasan Hutan Patani, menangkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual, menghentikan rencana pembangunan pos militer tambahan, serta membuka proses investigasi secara transparan.
“Negara tidak boleh kalah oleh aktor pembunuhan, dan kepolisian tidak boleh terus-menerus bersembunyi di balik kata “perdamaian” sementara nyawa rakyat terus melayang. Yakin Usaha Sampai!”, tutupnya.
Tinggalkan Balasan