Halmahera Selatan, Delangi.com – Mahasiswa asal Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Yusril Iksan, menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam menyikapi konflik pemerintahan Desa Saketa. Konflik tersebut ditandai dengan pemalangan Kantor Desa Saketa yang telah berlangsung sekitar lima bulan.
Yusril menilai, lamanya pemalangan kantor desa menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan desa yang seharusnya segera ditangani oleh pemerintah daerah. Menurut dia, kondisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai masalah biasa.
“Pemalangan kantor desa selama lima bulan merupakan indikator kuat adanya persoalan mendasar. Jika fungsi pembinaan dan pengawasan dijalankan secara optimal, situasi seperti ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Ia menyebutkan, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari Bupati Halmahera Selatan untuk memulihkan stabilitas pemerintahan di Desa Saketa.
Beberapa langkah yang dinilai perlu dilakukan, antara lain penonaktifan sementara kepala desa, pembentukan tim penyelesaian konflik yang independen, serta pelaksanaan mediasi terbuka dengan melibatkan masyarakat.
Menurut Yusril, sikap pasif pemerintah daerah justru berpotensi menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya pembiaran terhadap konflik yang terus berlangsung.
“Ketika pelayanan publik terganggu dan konflik sosial berlarut, wajar jika masyarakat mempertanyakan ketegasan dan keberpihakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Yusril juga menyoroti langkah Kepala Desa Saketa yang melaporkan sejumlah warga ke kepolisian. Ia menilai, pendekatan hukum terhadap warga yang menyampaikan aspirasi berisiko memperkeruh situasi dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga. Pemerintah seharusnya hadir sebagai penengah dan fasilitator penyelesaian masalah, bukan membiarkan konflik melebar ke ranah hukum,” tambahnya.
Ia berharap Bupati Halmahera Selatan segera mengambil langkah yang objektif dan proporsional guna menyelesaikan persoalan di Desa Saketa secara adil dan terbuka.
“Yang kami harapkan adalah keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan desa, bukan pada individu tertentu,” ujar Yusril.
Mahasiswa dan pemuda Desa Saketa menyatakan akan terus menyuarakan persoalan tersebut melalui jalur konstitusional hingga ada kejelasan dan penyelesaian dari pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan