Ternate, Delangi.com – Dalam kerangka pembangunan daerah yang demokratis, partisipasi masyarakat sipil menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menyadari hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan Kota Ternate secara kritis dan berkelanjutan.
Wakil Sekretaris (Wasek) Bidang PPD HMI Cabang Ternate, Tabrani Siraju, menekankan bahwa pembangunan tidak boleh dipersempit hanya pada capaian fisik dan tingginya serapan anggaran.
Menurutnya, pembangunan adalah proses politik yang berkaitan langsung dengan distribusi sumber daya, keadilan sosial, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.
“Pembangunan yang dijalankan tanpa pengawasan dan partisipasi publik yang bermakna berpotensi melahirkan penyimpangan kebijakan dan memperlebar ketimpangan sosial. Di titik inilah masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk hadir sebagai pengontrol,” ujar Tabrani, Jumat (05/01/2026).
Sebagai langkah awal, Bidang PPD HMI Cabang Ternate akan menggelar roadshow dan audiensi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kota Ternate, serta lembaga mitra pembangunan.
Agenda tersebut ditujukan untuk membangun relasi strategis, membuka ruang dialog kebijakan, serta menguji konsistensi antara perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.
Tabrani menegaskan, roadshow ini tidak dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai ruang pertukaran gagasan dan evaluasi kritis terhadap arah kebijakan pembangunan Kota Ternate.
Selain itu, Bidang PPD juga akan menyelenggarakan Urban Policy Class, yang difokuskan pada peningkatan literasi kebijakan publik kader dan pemuda, khususnya dalam membaca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memahami mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Untuk memperluas basis partisipasi, HMI Ternate turut menggagas Forum Pemuda dan Pembangunan Daerah atau Urban Issues & Policy Forum (UIPF).
Forum ini dirancang sebagai wadah diskusi dan advokasi pemuda lintas kelurahan dalam membahas persoalan-persoalan perkotaan serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Di sisi lain, Bidang PPD HMI Ternate juga meluncurkan Civic Fellowship Program, yakni program magang singkat bagi kader HMI di OPD, DPRD, maupun lembaga mitra pembangunan.
Program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung terkait proses birokrasi dan implementasi kebijakan publik, sekaligus memperkuat kapasitas analisis kader terhadap praktik pemerintahan dari dalam sistem.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut, mulai dari pendidikan kebijakan, forum diskusi, hingga program fellowship, akan dihimpun dalam bentuk naskah akademik berbasis data dan temuan lapangan.
Dokumen tersebut akan diformulasikan sebagai rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada OPD, DPRD, serta lembaga mitra pembangunan di Kota Ternate.
Menutup keterangannya, Tabrani menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa sebagai agen perubahan.
“HMI ingin memastikan pembangunan Kota Ternate berjalan dalam koridor keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas publik,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan