Sofifi, Delangi.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mulai menerapkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada 2026 sebagai upaya menjamin hak pendidikan sekaligus melindungi keselamatan anak-anak di wilayah kepulauan dan terpencil. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik akses sekolah yang selama ini bergantung pada transportasi laut berisiko tinggi.
Dorongan penerapan PJJ tidak terlepas dari sejumlah peristiwa yang menyoroti kerentanan siswa kepulauan. Salah satunya terjadi di Pulau Rao, Kabupaten Pulau Morotai, ketika sejumlah siswa terpaksa berenang pulang sekolah karena speedboat penjemput tidak beroperasi. Peristiwa tersebut menjadi cermin tantangan geografis yang masih dihadapi dunia pendidikan di Maluku Utara.
Kini, perubahan mulai disiapkan. Melalui penetapan Maluku Utara sebagai pilot project nasional Sekolah Terbuka berbasis digital oleh Kementerian Pendidikan, siswa di Pulau Saminyamau mulai tahun depan dapat mengikuti proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Morotai tanpa harus menyeberangi laut.
Program Pendidikan Jarak Jauh dirancang menyesuaikan karakter geografis wilayah kepulauan. Seluruh aspek teknis, mulai dari sistem pembelajaran, infrastruktur digital, hingga pendampingan sekolah, akan dipandu langsung oleh Kementerian Pendidikan. Program ini sekaligus menjadi model pendidikan digital pertama yang dikembangkan secara khusus untuk daerah kepulauan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengatakan, penerapan PJJ merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak di wilayah terluar yang selama ini mempertaruhkan keselamatan demi mengakses pendidikan.
“Ini bukan hanya soal pendidikan digital, tetapi tentang menyelamatkan masa depan anak-anak Maluku Utara,” ujar Sherly, Sabtu (20/12).
Ia berharap program tersebut dapat berjalan optimal dan menjadi rujukan bagi daerah kepulauan lain di Indonesia yang memiliki tantangan geografis serupa. Jika berhasil, PJJ diyakini mampu mengubah wajah pendidikan di Maluku Utara—dari perjalanan sekolah yang penuh risiko di laut menjadi proses belajar yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan kebijakan ini, Maluku Utara menandai babak baru pendidikan di wilayah kepulauan: sekolah tanpa sekat jarak, tanpa ancaman ombak, dan tanpa ketidakpastian transportasi laut bagi anak-anak di pulau-pulau terpencil.
Tinggalkan Balasan