Jakarta, Delangi.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia terkait alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Revitalisasi untuk tahun anggaran 2026.
Pertemuan ini berlangsung sebagai upaya memperkuat komunikasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan.
Dalam rapat tersebut, dr.Haryadi Ahmad, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, menyampaikan aspirasi daerah serta sejumlah poin evaluasi terkait pelaksanaan program pendidikan yang telah berjalan maupun yang direncanakan.
Menurut Haryadi, pemerintah daerah selama ini telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung program nasional. Namun, beberapa kebijakan masih sangat bergantung pada keputusan pusat tanpa mempertimbangkan kondisi dan data di daerah.
“Pemerintah pusat memiliki kewenangan tertinggi dalam kebijakan pendidikan. Karena itu kami berharap ruang komunikasi dibuka lebih luas agar kebijakan tidak hanya berbasis konsep di atas kertas, tetapi sesuai realitas di daerah,” ujar Haryadi dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Maluku Utara membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat mengingat keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di banyak wilayah, terutama di kabupaten dan pulau-pulau kecil. Haryadi berharap alokasi DAK Revitalisasi tahun 2026 dapat lebih berkeadilan serta memperhatikan daerah yang masih tertinggal.
Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti beberapa program pendidikan seperti digitalisasi sekolah, sekolah integrasi, dan pembangunan unit sekolah baru (USB). Menurutnya, program tersebut sangat baik secara konsep, namun implementasinya harus mempertimbangkan jumlah siswa, kondisi geografi, serta kesiapan infrastruktur pendidikan.
“Kami mendukung program digitalisasi dan sekolah integrasi. Namun perlu ada pendataan yang jelas, terutama terkait jumlah siswa dan sekolah penerima manfaat. Jangan sampai program bagus secara konsep, tetapi tidak relevan dengan kondisi lapangan,” tambahnya.
Haryadi juga mempertanyakan mekanisme alokasi pembangunan unit sekolah baru serta pemerataan penerima program revitalisasi. Ia menegaskan bahwa ada sejumlah daerah di Maluku Utara yang sangat membutuhkan sekolah baru, namun belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah pusat.
“Harapan kami, keputusan terkait revitalisasi pendidikan lima tahun ke depan dapat memberikan manfaat nyata dan bukan sekadar program administratif. Pendidikan di Maluku Utara hari ini masih membutuhkan dukungan kuat agar tidak terus tertinggal,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum awal untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran pendidikan tahun 2026 dapat memenuhi kebutuhan prioritas daerah dan mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan