Ternate, Delangi.com – Gelombang perlawanan datang dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) yang menilai kebijakan kampus semakin tidak berpihak pada mahasiswa. Aksi ini dipimpin oleh koordinator lapangan Genever Maudul, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan birokrasi yang dianggap tidak transparan, tidak adil, dan menyimpang dari cita-cita pendidikan nasional.

Dalam pernyataannya, Genever menyebut bahwa kondisi kampus saat ini jauh dari janji dan harapan yang disampaikan pihak universitas ketika mahasiswa baru mendaftar. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan oleh birokrasi kampus tidak sejalan dengan semangat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan, kampus justru menaikkan berbagai biaya tanpa dasar yang jelas. Fasilitas yang dijanjikan tidak sebanding dengan biaya yang terus meningkat,” tegas Genever.

Mahasiswa Fakultas Teknik menyoroti kenaikan biaya sarana, prasarana, dan wisuda yang dinilai tidak rasional. Mereka menyebut, biaya wisuda mencapai Rp 3.750.000, sementara biaya sarana terus naik setiap tahun dari Rp 7.447.000 menjadi Rp 9.750.000. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kebijakan yang zalim dan memberatkan mahasiswa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:

Isu Sentral:

  • Turunkan biaya akademik, perbaiki fasilitas kampus, dan copot rektor.

Isu Turunan:

  1. Menurunkan biaya sarana dan prasarana.

  2. Mewujudkan transparansi anggaran KKSD.

  3. Melibatkan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan kampus.

  4. Menghentikan dugaan penggelapan biaya akademik.

  5. Menghapus sistem kapitalisasi pendidikan.

  6. Menindak dosen yang jarang hadir dan tidak menjalankan kewajiban mengajar.

  7. Menjamin kebebasan berpendapat melalui mimbar bebas.

  8. Menurunkan biaya wisuda dan membuka transparansi anggarannya.

  9. Menghentikan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa.

  10. Menaikkan gaji petugas kebersihan dan keamanan kampus.

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak rektorat menyatakan akan memanfaatkan sisa masa jabatannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi dan perbaikan fasilitas kampus. Rektor berjanji memperbaiki sejumlah fasilitas dasar seperti toilet yang rusak, ruang kuliah yang tidak layak, serta minimnya sarana praktikum. Selain itu, kampus juga berencana menyediakan auditorium gratis untuk kegiatan mahasiswa.

Meski demikian, mahasiswa menyatakan akan terus mengawal janji rektorat dan siap melakukan aksi lanjutan apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang menunjukkan perubahan nyata di lingkungan kampus.