Ternate, Delangi.com – Polemik penyelenggaraan Kuliah Kerja Sosial Dakwah (KKSD) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate terus menjadi sorotan. Sejumlah mahasiswa menilai panitia dan lembaga penyelenggara belum siap, meski telah mewajibkan pembayaran lebih awal, sementara jadwal pembekalan dan keberangkatan belum ditetapkan secara pasti.
Kebijakan tersebut dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan mahasiswa. Beberapa peserta bahkan mengaku mendapatkan respon kurang baik saat mencoba meminta penjelasan atau menyampaikan kritik terhadap panitia pelaksana.
Arifin Ade Putra, Ketua Komisi I Sema Fatek UMMU, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap panitia yang dianggap tidak terbuka. “Setiap kali kami bertanya soal pembekalan dan keberangkatan, jawabannya tidak pernah jelas. Bahkan ada kesan mereka anti kritik, seolah mahasiswa tidak punya hak untuk meminta kejelasan,” ujarnya.
Ia juga menilai, panitia seharusnya lebih terbuka terhadap aspirasi mahasiswa agar kegiatan KKSD berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami tidak berniat menyudutkan siapa pun, hanya ingin kepastian dan transparansi. Jika panitia menutup diri dari kritik, berarti ada yang salah dalam pengelolaan kegiatan ini,” tegasnya.
KKSD merupakan program wajib universitas yang bertujuan menggabungkan nilai dakwah dengan pengabdian sosial. Namun, tanpa pembekalan yang jelas, mahasiswa khawatir kegiatan ini akan kehilangan arah dan maknanya.
Selain masalah teknis, mahasiswa juga menyoroti lemahnya koordinasi antara panitia, fakultas, dan Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan Masyarakat (LP3M) UMMU sebagai penyelenggara utama kegiatan.
Karena itu, sejumlah mahasiswa mendesak Rektor UMMU Ternate untuk turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja LP3M serta panitia pelaksana KKSD. Evaluasi ini dianggap penting guna memulihkan kepercayaan mahasiswa dan memastikan pelaksanaan KKSD sesuai dengan prinsip transparansi, profesionalisme, serta nilai-nilai Muhammadiyah.
“Kami berharap rektor segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan biarkan kegiatan pengabdian ini berubah menjadi ajang ketidakjelasan yang justru merugikan mahasiswa,” ujar Arifin.
Mahasiswa juga meminta pihak rektorat segera memberikan klarifikasi resmi terkait jadwal pembekalan, mekanisme keberangkatan, dan penggunaan dana KKSD, agar keresahan dan spekulasi di kalangan mahasiswa dapat segera diakhiri.
Tinggalkan Balasan