Delangi.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar sekolah dilibatkan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, keterlibatan sekolah bersama komite akan menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa. “Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah,” ujar Yahya dalam keterangan tertulis, Senin, (22/09/2025).
Yahya menilai banyak masalah masih membelit program MBG. Selain keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, penyerapan anggaran juga masih rendah. Saat ini, dapur MBG dikelola yayasan dan UMKM yang menjadi mitra pemerintah.
Ia menilai sekolah lebih memahami karakter siswanya dan selera makan anak. Karena itu, memasak langsung di dapur sekolah diyakini lebih higienis sekaligus meminimalkan risiko kontaminasi.
Yahya juga menyinggung pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyebut rendahnya serapan anggaran MBG—baru 22 persen—dipicu keraguan publik atas jalannya program. Ia meminta BGN mencari alternatif agar target program prioritas Presiden Prabowo itu bisa tercapai.
Meski begitu, Yahya tidak menutup pintu bagi mitra yang sudah bekerja sama. Menurutnya, yayasan dan UMKM bisa tetap dilibatkan sembari tata kelola dievaluasi. Ia juga mendesak perbaikan mekanisme pelaporan anggaran, pembukaan kanal pengaduan publik, dan penguatan akuntabilitas belanja. “Agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Kasus keracunan MBG kembali mencuat pekan lalu. Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan siswa mengalami mual dan pusing setelah menyantap menu MBG pada Rabu, 17 September. Belasan di antaranya harus dirawat di RS Maren, Kota Tual.
Di Garut, Jawa Barat, 194 pelajar dari SD hingga SMA juga dilaporkan sakit dengan gejala serupa pada hari yang sama. Sebagian besar berasal dari Kecamatan Kadungora. Dari jumlah itu, 19 siswa dirawat intensif di puskesmas setempat. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengklarifikasi jumlah korban. Ia menyebut ada 150 siswa yang terdampak, bukan lebih dari 500 sebagaimana ramai diberitakan.
Tinggalkan Balasan