Ternate, Delangi.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Taliabu (PB HMT) menyuarakan desakan keras kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Sula-Taliabu agar lebih aktif dan berpihak dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Taufik Hidayat Deba, Ketua Bidang PTKP PB HMT, dalam rilis resmi organisasi, menyikapi berbagai persoalan mendasar yang masih membelit Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses layanan publik, hingga ketimpangan pembangunan yang mencolok dibanding wilayah lain di Maluku Utara.
“Wakil rakyat bukan sekadar simbol demokrasi. Mereka harus menjadi agen perubahan yang aktif memperjuangkan keadilan sosial dan memastikan distribusi pembangunan yang merata, terutama di wilayah tertinggal seperti Sula dan Taliabu,” tegas Taufik.
Menurutnya, para anggota DPRD dari Dapil V memiliki tanggung jawab moral dan politik yang tidak ringan. Mereka bukan hanya pejabat publik hasil pemilu, tetapi merupakan representasi langsung dari keresahan dan harapan masyarakat. PB HMT menekankan bahwa kehadiran anggota dewan di gedung parlemen harus dibarengi dengan keberpihakan nyata terhadap rakyat yang diwakilinya.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Masih Tertinggal
PB HMT menguraikan sejumlah masalah krusial yang masih dihadapi oleh masyarakat Sula-Taliabu. Infrastruktur jalan dan jembatan masih banyak yang rusak atau belum memadai, sementara akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih jauh dari kata layak. Konektivitas antarwilayah pun tergolong rendah, baik melalui jalur laut maupun udara.
Padahal, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan infrastruktur yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini memperparah ketimpangan pembangunan antarwilayah di Maluku Utara.
Kawal Implementasi RPJMD
PB HMT juga mengingatkan pentingnya peran wakil rakyat dalam mengawal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara. Dokumen ini menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, dan seharusnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah, termasuk Sula dan Taliabu.
“Para legislator Dapil V harus berani bersuara dalam forum-forum strategis, termasuk dalam rapat-rapat dewan, guna memastikan bahwa program prioritas pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah tertentu, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat Sula-Taliabu,” tambah Taufik.
PB HMT menyoroti bahwa sejumlah indikator pembangunan dalam RPJMD, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur wilayah, masih jauh dari tercapai di Sula dan Taliabu. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawalan dan advokasi yang lebih serius dari para wakil rakyat agar tidak terjadi ketimpangan struktural dalam pembangunan daerah.
Mandat Rakyat Bukan Sekadar Slogan
Lebih lanjut, PB HMT mengingatkan para legislator bahwa suara rakyat bukan sekadar slogan kampanye politik, melainkan mandat yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak, alokasi anggaran yang adil, serta tindakan nyata di lapangan.
“Kami berharap para anggota dewan dari Dapil V mampu meninggalkan kepentingan pribadi atau kelompok, dan benar-benar memprioritaskan hak-hak dasar rakyat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan infrastruktur,” tutup Taufik.
Desakan dari PB HMT ini menjadi pengingat penting bahwa keberadaan wakil rakyat harus memberikan dampak nyata bagi konstituennya, bukan sekadar hadir dalam nama. Dengan kondisi Sula dan Taliabu yang masih tertinggal, keberpihakan politik dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan pembangunan menjadi tuntutan mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Tinggalkan Balasan