Ternate, Delangi.com- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Maluku Utara menggelar diskusi publik bertajuk “Eksploitasi dan Distribusi, Menakar Keadilan Negara di Maluku Utara” di kantor DPW NasDem, Kelurahan Makassar Timur, Ternate Tengah, Rabu (24/4/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, serta diikuti kader partai, akademisi, dan aktivis yang turut membahas isu-isu strategis terkait keadilan representasi politik dan pembangunan di wilayah kepulauan.
Dalam pemaparannya usai kegiatan, Willy Aditya menyoroti ketimpangan jumlah kursi representasi di Maluku Utara. Ia menyebut bahwa jumlah kursi DPR RI untuk Maluku Utara saat ini masih berjumlah tiga, sementara DPD RI memiliki empat kursi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam aspek keterwakilan politik daerah.
“Kalau kita lihat, DPD RI ada empat kursi, sedangkan DPR RI hanya tiga. Ini tidak seimbang dari sisi representasi,” ujarnya.
Willy menjelaskan bahwa selama ini pembagian daerah pemilihan lebih banyak mempertimbangkan jumlah penduduk. Padahal, menurutnya, faktor lain seperti luas wilayah dan kompleksitas geografis juga perlu menjadi pertimbangan utama.
Karena itu, Partai NasDem mendorong adanya penambahan kursi DPR RI untuk daerah-daerah tertentu, termasuk Maluku Utara, agar minimal setiap daerah pemilihan memiliki empat kursi.
“Ini menjadi salah satu yang kami perjuangkan. Minimal satu dapil itu empat kursi,” tegasnya.
Selain isu keterwakilan politik, NasDem juga kembali mengangkat wacana revisi Undang-Undang Provinsi Kepulauan yang mencakup delapan provinsi di Indonesia.
Willy menilai karakteristik wilayah kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan dan distribusi keadilan pembangunan.
“Kami menganggap ini masih relevan. Tidak bisa kita samakan daratan dengan kepulauan, terutama dalam aspek keadilan dan tata kelola,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan ulang regulasi tersebut penting untuk memastikan adanya kebijakan yang lebih berpihak pada daerah kepulauan, khususnya dalam konteks pembangunan dan representasi politik yang lebih adil.
Dengan dorongan penambahan kursi DPR RI serta revisi regulasi provinsi kepulauan, NasDem berharap aspirasi masyarakat di wilayah Maluku Utara dapat lebih terakomodasi secara optimal di tingkat nasional.
Tinggalkan Balasan