Delangi.com – Dibawah naungan hutan tropis Indonesia yang megah tersimpan kisah peradaban manusia yang belum selesai, sebuah epos tentang keajaiban alam yaang menentukan masa depan umat manusia, sekaligus peringatan tentang kerapuhan kehidupan di tengah pusaran krisis iklim.
Di horizon masa depan, dunia akan terus menatap ke hutan dan laut Indonesia, bukan sekadar sebagai pemandangan eksotis, tetapi sebagai laboratorium hidup yang menyimpan solusi bagi tantangan global. Keanekaragaman hayati nusantara bagian dari hasil jutaan tahun evolusi digaris khatulistiwa, tidak hanya menyimpan kekayaan ekologis, namun juga potensi inovasi ilmiah yang belum terjamah.
Di laboratorium eropa misalnya, ditemukan bahwa enzim dari lumut papua mampu mengurai tumpukan sampah plastik menjadi biomassa hanya dalam hitungan hari. Sebuah temuan yang dijuluki “hadiah terbesar dari hutan Indonesia untuk planet yang sekarat” ini hanyalah satu dari banyak misteri yang tersembunyi dibalik keanekaragaman hayati nusantara, hal demikian menegaskan peran strategis Indonesia dalam menjaga keberlanjutan bumi dan menyediakan inspirasi bagi teknologi masa depan. (Yudi Latif, hlm 119).
Kita kerap berada di persimpangan peradaban yang menentukan. Di satu sisi, godaan ekonomi ekstraktif dengan iming-iming sawit dan tambang. Di sisi lain, peluang menjadi pelopor bioekonomi global yang menjadikan alam sebagai mitra, namun danau-danau tercemari, deforestasi dimana-mana, kerusakan ekologis yang menjadi-jadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat lokal. Penulis ingin menguraikan sedikit realitas objektif diantara salah satu provinsi jauh di timur Indonesia yakni Maluku Utara.
Bahwa, hal yang tidak menjadi tabu bagi banyak khalayak ketika mendengar dan mencermati Maluku Utara, seakan-akan wilayah ini memang sudah menjadi ladang investasi. Jika dihitung dari angka problem maluku utara memiliki daftar absensi yang begitu padat.
Kita bisa lihat, kriminalisasi masyarakat adat maba sangaji di halmahera timur, pemaksaaan relokasi masyarakat obi di halmahera selatan, penyerobotan paksa lahan milik warga halmahera tengah, memenangkan perusahaan milik israel dari PT. Ormat Gheotermal yang nantinya mengepal sayap di jailolo halmahera barat, juga per hari ini berdasar kebijakan pusat soal ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pemangkasan kuota produksi biji nikel tahun 2026.
Dari uraian problem diatas, peran provinsi dalam pencapaian jangkah menengah wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan masi ditaraf yang rendah. Jika disandingkan dengan Visi RPJM Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 diselaraskan dengan Visi RPJMD Maluku Utara 2025-2029 juga Perpres No 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menyatukan arah pembangunan nasional pusat dan daerah, serta memperkuat pengendalian pembangunan secara strategis kewilayaan belum begitu berjalan baik.
Dengan demikian, sektor industri pertambangan di Maluku Utara terus mengalami keterlambatan yang belum mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Disisi lain, pengembangan sentra industri kelapa, pala, dan parawisata yang dapat menjadi penggerak ekonomi belum optimal.
Sementara merujuk pada data Bappenas RI potensi perkebunan provinsi Maluku Utara komoditas kelapa masuk dalam kategori (peringkat 5 nasional) produksi (2023): 200 Ton, untuk area tanam (2023): 159.231 Ha dengan mencapai 6,26 % produksi kelapa nasional. Sedangkan untuk komoditas pala kategori (peringkat 3 nasional, produksi (2023) mencapai 8.338 Ton, dengan area tanam di tahun (2023): 20.889 Ha mencapai 15,63 % produksi pala nasional, sementara destinasi parawisata prioritas (DPP) dengan daya tarik bahari, pulau morotai telah memiliki recana induk destinasi Parawisata Nasional/Integrated Tourism Masterplan.
Bahkan di daerah yang lain meliputi 8 kabupaten 2 kota di Maluku Utara masi banyak pengembangan potensi parawisata untuk dapat menopang pendapatan baik desa maupun kabupaten. Dari sini kita butuh Higlihg Respon Kebijakan dari pemda dan provinsi untuk dapat mendorong potensi masing-masing daerah sebagai diversifikasi penggerak ekonomi wilayah yang berkelanjutan.
Maluku Utara memiliki sumber daya yang berlimpah namun rakyat hidup dalam bayang-bayang tangan baja ekstraktif, luka ekologis yang tak kunjung usai, tambang ilegal begitu masif, krisis air bersih dalam tataran kehidupan masyarakat, petani dan nelayan makin terjepit, masyarakat lingkar tambang terdampak ispa, dan yang paling mengerikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin menurun.
Tesis ekonomi menjelaskan, investasi sektor pertambangan, khususnya nikel mendominasi realisasi investasi nasional dan menjadi pendorong utama PDB nasional mencapai (12,22 % pada tahun 2022). Hilirisasi terbukti meningkatkan nilai tambah regional secara signifikan, namun antitesis tata kelola menjelaskan, terlepas dari statistik makro yang positif, wilayah sentra produksi seperti Maluku Utara menghadapi kutukan sumber daya: tingkat korupsi tinggi, kerusakan lingkungan masif, dan kesejahteraan masyarakat lokal yang tidak selaras dengan nilai ekspor.
Karena itu, keberlanjutan industri ini membutuhkan integrasi antara tranfer teknoogi ekonomi dengan perbaikan radikal pada etika publik dan pengawasan (ESG). Jangan sampai potensi ekonomi, cadangan nikel terbesar, pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun realita lapangan, kemiskinan struktural, dan minim infrastruktur dasar. Kekayaan alam yang berlimpah beriringan dengan kemiskinan struktural, bak impian kemakmuran berubah menjadi ironi yang menyakitkan.
Dari itu kita bisa belajar bahwa belum ada Publik Policy yang jitu baik pemerintah daerah maupun provinsi untuk menciptakan neraca keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya lokal untuk keberlangsungan hidup masyarakat secara holistik di Maluku Utara. Karena itu sebagai Higligh Respon Kebijakan penguata kawasana parawisata di tiap-tiap daerah, penyiapan pengembangan sentra industri komoditas kelapa, dan penguatan sentra produksi pala dan cengkeh, penguatan konektivitas dan aksesibilitas, dan pengembangan Koperasi, UMKM, dan BUMDes adalah jalan menciptakan kejehatreaan.
Masa depan industri nikel Indonesia tidak di tentukan oleh seberapa banyak cadangan yang tersimpan di perut bumi, melainkan seberapa bijaksana kekayaan itu dikelola, termasuk kekayaan alam Maluku Utara. Dibutuhkan pergeseran paradigma dari ‘Growth-Oriented’ menuju pembangunan yang inklusif, transparan, dan ‘Value-Oriented’.
“Kapal-kapal jung Ceng Ho yang megah, ketika pertama kali menyusuri perairan Nusantara di abad ke-15 bukan hanya mencari rempah, mereka sedang berlayar menuju paru-paru ‘(regulator iklim) dunia yang sesungguhnya’. Demikian catatan Laksmana Ma Huan (1433), salah seorang penulis kronik pelayaran legendaris tersebut. Menggambarkan, betapa hutan dan sumber daya alam Indonesia berabad-abad menjadi magnet peradaban”.
Tinggalkan Balasan