Tondano, Delangi.com – Tindakan inspeksi mendadak (sidak) Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) saat pelaksanaan yudisium di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) menuai beragam respons. Di kalangan mahasiswa, sidak tersebut dinilai membuka persoalan laten terkait lemahnya pengawasan internal dan praktik-praktik akademik yang selama ini dianggap bermasalah.
Ketua Bidang Kaderisasi Badan Tadzkir Mahasiswa (BTM) FIPP UNIMA periode 2025–2026, Hafidz M. Panu, menilai sidak rektor justru menjadi penanda adanya kegagalan sistemik di tingkat fakultas. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan kritik keras terhadap mekanisme pengawasan internal yang tidak berjalan optimal.
“Apa yang dilakukan rektor ibarat membuka bara yang selama ini tertutup abu. Sidak itu memang mengejutkan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa sistem pengawasan di fakultas tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Hafidz dalam keterangannya, Sabtu (07/12/2026).
Ia mempertanyakan peran pimpinan fakultas, mulai dari dekan hingga ketua jurusan, yang dinilai seharusnya berada di garis depan dalam membangun sistem pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik tidak sehat di lingkungan akademik.
Menurut Hafidz, langkah preventif tidak cukup dilakukan melalui sidak yang bersifat spontan. Fakultas, kata dia, perlu membangun sistem transparansi yang berkelanjutan, seperti keterbukaan standar biaya administrasi, mekanisme pengaduan yang independen dan melindungi mahasiswa, serta audit internal rutin terhadap proses akademik.
“Budaya ‘tidak enakan’ harus dibongkar dan diganti dengan budaya akuntabilitas. Tanpa itu, praktik-praktik yang merugikan mahasiswa akan terus berulang,” tegasnya.
Di sisi lain, Hafidz juga menyoroti sikap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIPP UNIMA yang dinilainya tidak cukup vokal dalam merespons persoalan tersebut.
Ia menilai, momentum sidak seharusnya dimanfaatkan BEM untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa secara tegas dan terstruktur.
“Di saat seperti ini, BEM seharusnya tampil sebagai corong mahasiswa. Namun yang terlihat justru sikap diam. Ini menunjukkan kegagalan representasi,” ujarnya.
Hafidz menilai BEM terjebak dalam politik pencitraan dan relasi birokratis yang membuat mereka enggan bersikap kritis.
Padahal, menurut dia, BEM memiliki peran strategis sebagai kekuatan penekan yang mampu menghimpun data, mendampingi mahasiswa, dan mendorong agenda perbaikan konkret.
“Jika tidak mampu menjalankan fungsi tersebut, maka lebih baik mundur,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan