Halmahera Selatan, Delangi.com – Sekretaris Jenderal Ikatan Pelajar Mahasiswa Joronga (IPMAJOR) Halmahera Selatan, Mahmud Anta, kembali menyoroti kejanggalan dalam pelaksanaan program prioritas hasil Musyawarah Desa (Musdes). Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan organisasinya bukan tanpa dasar, melainkan muncul dari keluhan langsung masyarakat yang mempertanyakan arah pembangunan desa.
Dalam Musdes sebelumnya, empat program telah disepakati sebagai prioritas: pembangunan jalan tani, gedung posyandu, balai desa, serta pengadaan BBM untuk penerangan. Namun, hingga saat ini hanya program pengadaan BBM yang berjalan, sementara tiga program pembangunan fisik sama sekali belum terlihat progresnya.
Kondisi tersebut membuat warga mendesak pemerintah desa untuk segera menggelar rapat terbuka guna menjelaskan penggunaan anggaran yang sudah dicairkan. Masyarakat ingin mengetahui mengapa program-program tersebut mandek dan ke mana dana desa yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan fisik dialokasikan.
Namun, permintaan masyarakat tidak mendapat respons serius. Pemerintah desa disebut enggan menggelar rapat dengan alasan menunggu kehadiran kepala desa. Celakanya, hingga kini kepala desa belum kembali, sehingga rapat yang diharapkan warga tak kunjung dilaksanakan.
Dari informasi yang beredar di tengah masyarakat, muncul dugaan bahwa keterlambatan ini berkaitan dengan penggunaan dana desa yang diduga telah dialihkan untuk membayar gaji aparatur desa, khususnya para kaur. Jika dugaan itu benar, tidak mengherankan apabila program fisik tak berjalan karena anggaran telah terpakai untuk kebutuhan yang tidak sesuai peruntukan.
“Warga curiga, jangan-jangan dana itu sudah terpakai untuk membayar gaji kaur. Makanya mereka takut buka rapat, karena harus jelaskan ke mana anggaran pembangunan itu dihabiskan,” ujar Mahmud.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memberikan penjelasan terbuka demi meredam kecurigaan sekaligus menjaga kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar soal administrasi desa. Ini soal kepercayaan masyarakat. Pemerintah desa harus hadir menjelaskan, bukan menghindar,” tegas Mahmud.
Tinggalkan Balasan