Delangi.com – Ada yang aneh dengan cara dunia menanam hari ini. Mereka menyebutnya investasi, padahal yang ditanam bukan bibit padi, melainkan modal. Bill Gates, si raja perangkat lunak, kini juga menjadi raja tanah. Menurut laporan Bill Gates is the Largest Private Farmland Owner in the U.S. (Kaufman, 2021), Gates telah membeli lebih dari 97.000 hektar lahan pertanian di Amerika Serikat. Ia bilang ini demi “masa depan pangan dunia.” Tapi bukankah setiap kekuasaan baru selalu lahir dengan dalih menyelamatkan umat manusia?
Apa yang dilakukan Gates bukan sekadar membeli tanah, tapi membeli masa depan makanan kita. Dalam A History of the World in Seven Cheap Things (Patel & Moore, 2017), Raj Patel dan Jason W. Moore menulis bahwa kapitalisme selalu pandai “menyamarkan kerakusannya dalam bahasa kebaikan.” Pangan kini dipasarkan sebagai proyek kemanusiaan, padahal di balik label hijau dan kata “sustainable,” terselip dominasi pasar atas sumber hidup paling dasar: tanah. Dan di situlah ironi zaman post industri berakar — ketika makanan tak lagi ditanam, tapi direkayasa.
Indonesia pun bukan penonton dalam drama ini. Catatan Akhir Tahun Reforma Agraria 2023 dari Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa lebih dari 60% lahan produktif negeri ini kini dikuasai korporasi besar, banyak di antaranya berafiliasi dengan modal asing. Sementara itu, petani gurem—yang sejatinya memberi makan bangsa—semakin terdesak. Reforma agraria dijadikan jargon, tetapi yang berubah hanya struktur laporan, bukan struktur kepemilikan. Negara berbicara tentang ketahanan pangan, namun di pasar kita masih antre beras impor.
James C. Scott dalam bukunya Seeing Like a State (1998) pernah menulis, “ketika negara melihat dari atas, manusia menjadi titik-titik di peta.” Dalam politik pangan modern, petani kecil memang sekadar angka dalam statistik produksi. Kita menyaksikan versi baru dari feodalisme: dulu tanah dikuasai bangsawan, kini dikuasai korporasi. Bedanya, kalau dulu pajaknya dibayar dengan beras, kini dibayar dengan data dan utang pembangunan. Petani hanya menanam, sementara harga dan nasibnya ditentukan oleh pasar global yang bahkan tak tahu bau lumpur.
Vandana Shiva lewat Who Really Feeds the World? (2016) mengingatkan bahwa dunia ini tidak diberi makan oleh korporasi raksasa, melainkan oleh tangan-tangan kecil di pedesaan. Tapi tangan itu kini terikat. Benih dikontrol oleh paten, pupuk oleh korporasi, dan distribusi oleh algoritma. Inilah wajah baru kolonialisme: bukan lagi penjajahan dengan senjata, tapi dengan sistem pangan yang dirancang untuk mengekang kedaulatan lokal. Indonesia mungkin tidak lagi dijajah, tapi tanahnya masih tunduk pada logika pasar dunia.
Di sisi lain, ada paradoks yang menyakitkan. Teknologi yang katanya diciptakan untuk memberdayakan justru meminggirkan. Traktor otomatis, drone pertanian, dan aplikasi canggih terdengar revolusioner, tapi siapa yang mampu membelinya? Di bawah jargon “smart farming”, yang cerdas hanyalah modalnya, bukan sistemnya. Marx dalam Capital, Volume I (1867/1990) sudah menulis lebih dari seabad lalu bahwa kapital selalu berupaya memisahkan buruh dari alat produksinya. Kini, kapital global memisahkan petani dari tanahnya.
Dan ketika semua sudah menjadi komoditas—dari padi hingga udara—pangan tak lagi tentang hidup, tapi tentang saham. Ketahanan pangan berubah menjadi ketahanan pasar. Masyarakat tidak lagi makan untuk hidup, tetapi hidup untuk membeli makanan. Gates dan para pemilik lahan besar berdiri sebagai “penyelamat,” padahal mereka sedang menulis ulang peta kekuasaan ekonomi dunia. Di tangan mereka, bumi yang subur menjadi spreadsheet laba.
Infestasi agraria adalah cermin dari zaman ini: ketika kerakusan berseragam filantropi, dan tanah menjadi instrumen investasi. Dunia boleh saja semakin digital, tapi perut manusia tetap organik. Dan selama perut ini masih lapar, kita harus bertanya: siapa sebenarnya yang memberi makan dunia—mereka yang menanam, atau mereka yang menanam modal? Sebab jika jawaban kedua yang benar, maka masa depan pangan hanyalah algoritma yang lapar.
Tinggalkan Balasan