Labuha, Delangi.com – Seruan “bubarkan DPR” yang sempat ramai di media sosial menuai beragam tanggapan. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai NasDem, bahkan sempat menyebut masyarakat yang menyuarakan hal itu sebagai “tolol”.
Belakangan, muncul unggahan di akun Facebook @Masdar Mansur Real yang menyebut, “yang mau DPR dibubarkan itu orang goblok (K-nya 10)”. Postingan tersebut langsung menuai reaksi keras dari publik karena dinilai tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik.
Ketua Umum PC PMII Halmahera Selatan, Dini Andriani Muhammad, menilai pernyataan itu menunjukkan lemahnya komunikasi politik seorang wakil rakyat.
“Ekspresi masyarakat di media sosial itu wujud kejengkelan. Seharusnya elite politik membaca itu sebagai peringatan, bukan malah merendahkan rakyat,” ujarnya.
Menurut Dini, kritik masyarakat terhadap DPRD mencerminkan krisis substansi demokrasi di Halmahera Selatan. “Secara jumlah, DPR memang tetap ada karena dipilih rakyat. Tetapi secara substansi, publik menginginkan wakilnya lebih peka terhadap persoalan pengangguran, kemiskinan, hingga biaya pendidikan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kebijakan kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit. “Wajar jika masyarakat turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan ‘bubarkan DPR’. Itu adalah bentuk komunikasi politik rakyat yang menyalurkan aspirasi, bukan untuk dibalas dengan kata-kata kasar,” tegasnya.
Dini menambahkan, gelombang protes yang terjadi bukan sekadar luapan emosi, tetapi peringatan keras bahwa aspirasi warga selama ini terabaikan. Menurutnya, pemerintah dan DPRD sebagai representasi rakyat semestinya membuka ruang kritik, bukan malah memperkeruh keadaan.
“Jika DPD PDIP tidak mengambil langkah tegas, kami pastikan akan menggeruduk kantor DPC PDIP Halmahera Selatan,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan