Halmahera Timur, Delangi.com – Pembangunan dermaga rakyat di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, yang seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat setempat, telah menjadi contoh kegagalan pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan.
Proyek yang dimulai pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar ini seharusnya selesai dalam waktu 18 bulan. Namun, hingga saat ini, proyek ini masih belum selesai dan telah mengalami keterlambatan yang signifikan. Berdasarkan data yang ada, progres pembangunan dermaga hanya mencapai 55% dan belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat.
Formatur Ketua Umum Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera-Timur (SeOPMI HALTIM) Periode 2024-2025, menyampaikan kritikan keras terhadap pemerintah daerah atas ketidak-seriusan dalam melaksanakan pembangunan dermaga tersebut. Pemerintah daerah telah gagal total dalam mengelola proyek ini. Mereka tidak memiliki perencanaan yang baik, tidak memiliki kemampuan manajemen yang efektif, dan tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu.
“Ini adalah contoh nyata dari ketidak-mampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan dermaga di Desa Soagimalaha ini bukanlah pertama kalinya, namun sudah kurang lebih 10 tahun dermaga tersebut tidak ada fungsi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki visi dan misi yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka hanya sibuk dengan proyek-proyek yang tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan proyek ini dan memastikan bahwa dermaga tersebut dapat berfungsi dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, SeOPMI HALTIM juga menyoroti proyek pembangunan Bundaran Kora-Kora yang juga tak kunjung selesai. Pembangunan Bundaran Kora-Kora yang seharusnya menjadi ikon kota dan meningkatkan estetika kota, namun hingga saat ini masih belum selesai. Ini adalah bukti nyata dari ketidak-mampuan pemerintah daerah dalam mengelola proyek-proyek strategis.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan proyek ini dan memastikan bahwa semua proyek pembangunan dapat selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
“Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab atas kegagalan ini dan memberikan penjelasan yang jelas tentang keterlambatan proyek-proyek ini. Kami tidak akan diam melihat pemerintah daerah gagal dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan,” tegas Formatur Ketua Umum SeOPMI HALTIM Periode 2024-2025.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perlu memberikan penjelasan yang jelas tentang keterlambatan ini dan memberikan jaminan bahwa proyek ini akan selesai dalam waktu dekat. Kegagalan pemerintah daerah dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak.
Tinggalkan Balasan