Ternate, Delangi.com – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah Maluku Utara menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan seorang anggota DPRD provinsi yang diduga menyerang ranah pribadi Ketua ICMI Maluku Utara, Kasman Hi. Ahmad.
Dalam keterangan resmi yang dirilis pada Senin (30/03/2026), ICMI menilai pernyataan tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mencerminkan rendahnya etika dalam komunikasi publik.
Pernyataan itu bahkan disebut menyinggung kegiatan literasi yang dijalankan Kasman dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Halmahera Utara, dengan menyebutnya sebagai bentuk “foya-foya”.
Sekretaris ICMI Maluku Utara, Herman Oesman, menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya merendahkan upaya peningkatan literasi, tetapi juga berpotensi memicu kegaduhan serta merusak harmoni sosial di masyarakat.
Menurutnya, sebagai pejabat publik, anggota DPRD seharusnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, terlebih jika disebarkan melalui media seperti WhatsApp yang dapat dengan cepat meluas dan memicu reaksi publik.
ICMI juga menilai tindakan anggota DPRD berinisial “AK” tersebut bertentangan dengan prinsip etika jabatan publik serta mencerminkan lemahnya komitmen terhadap praktik demokrasi yang beradab.
Pernyataan tersebut dinilai berpotensi menciptakan preseden buruk dalam komunikasi politik di daerah. Atas peristiwa ini, ICMI Maluku Utara mengajukan dua tuntutan utama:
1. Mendesak lembaga kehormatan DPRD Provinsi Maluku Utara untuk melakukan evaluasi etik dan memberikan sanksi tegas.
2. Mendorong aparat penegak hukum agar menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
ICMI menegaskan bahwa demokrasi yang sehat menuntut tanggung jawab moral dalam setiap pernyataan publik, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat individu.
Sebagai penutup, ICMI menyatakan komitmennya untuk terus menjaga nilai etika, keadaban, dan penghormatan dalam ruang publik, sekaligus berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Tinggalkan Balasan