Halmahera Barat, Delangi.com – Pemberian izin pengelolaan panas bumi di Telaga Ranu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepada PT Ormat Geothermal Indonesia menuai pro dan kontra.
Perusahaan tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan Ormat Technologies Inc, yang disebut memiliki relasi bisnis dengan jaringan ekonomi Israel.
Isu ini dinilai tidak hanya menyangkut investasi energi, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi kebijakan publik, kepercayaan masyarakat, serta posisi politik luar negeri Indonesia.
Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Dr Muhammad Aras Prabowo, menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurut dia, masyarakat memandang persoalan ini bukan semata soal energi terbarukan, tetapi juga menyangkut konsistensi sikap negara terhadap nilai yang selama ini dianut.
“Indonesia secara historis menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, kebijakan ekonomi yang melibatkan perusahaan dengan afiliasi ekonomi Israel bisa dipersepsikan bertentangan dengan sikap politik tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/02/2026).
Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu menyebut masyarakat berhak mempertanyakan prioritas negara, apakah lebih mengedepankan solidaritas politik atau peluang investasi.
Jika persepsi publik cenderung melihat adanya pengabaian nilai solidaritas, kebijakan tersebut berisiko memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Penolakan juga datang dari masyarakat setempat di Halmahera. Warga khawatir proyek panas bumi berdampak pada sumber air, kawasan hutan adat, dan lingkungan hidup yang menjadi ruang kehidupan mereka.
Dr Aras menilai ketidakpuasan masyarakat lokal dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas jika tidak ditangani secara terbuka dan partisipatif.
Ia mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh legitimasi pemerintah dalam mengambil keputusan yang sensitif secara sosial dan geopolitik.
“Jika kebijakan dipersepsikan tidak sejalan dengan aspirasi publik, khususnya terkait isu Palestina, hal ini bisa memicu gesekan politik di dalam negeri,” katanya.
Menurut dia, keberpihakan politik Indonesia terhadap Palestina semestinya tercermin dalam kebijakan ekonomi dan investasi. “Keberpihakan tidak cukup menjadi pernyataan diplomatik, tetapi harus terlihat dalam keputusan strategis, termasuk di sektor bisnis dan energi,” ujarnya.
Dari sisi hubungan internasional, Dr Aras menilai Indonesia menghadapi tantangan menjaga kredibilitas. Ketidakkonsistenan antara sikap politik dan kebijakan ekonomi berpotensi melemahkan posisi diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional.
Meski demikian, ia mengakui pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi, penting bagi agenda transisi energi nasional dan target Net Zero Emissions 2060. Namun, menurut dia, pendekatan teknis semata tidak cukup.
“Pembangunan energi hijau harus melibatkan masyarakat, dilakukan secara transparan, serta selaras dengan nilai moral dan politik bangsa,” ujarnya.
Ia menilai proyek panas bumi di Halmahera seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan, apakah Indonesia mampu menyatukan kepentingan ekonomi dengan nilai politik dan keberlanjutan lingkungan, atau justru terjebak pada kontradiksi antara keduanya.
Tinggalkan Balasan