Delangi.com – Suatu siang yang panas, saya melewati sebuah restoran. Dari ujung sana saya melihat beberapa pejabat dengan seragam khas birokrasi dan suara yang tak bisa ditekan, tertawa lepas sambil menikmati deretan hidangan. Gelak tawa mereka melengking di udara ber-AC, seakan dunia di luar baik-baik saja.
Seketika, saya berpikir mungkin diluar sana masih banyak seorang ibu yang harus berjuang demi sesuap nasi untuk anaknya. Tapi di depan saya kini, rasa lapar dijadikan lelucon ringan oleh mereka yang semestinya mengurusi rakyat.
Saat itulah tulisan saya hadir, yang terinspirasi dari sebuah kalimat yaitu “Diplomasi Gastronomi”. Istilah ini bukan hanya praktik memperkenalkan makanan sebagai alat negosiasi budaya antarbangsa.
Dalam konteks lain, ia dapat dijadikan kerangka metaforis untuk memahami dinamika politik dan pembangunan: bagaimana “bahan baku” (kebijakan), “proses memasak” (implementasi), dan “cita rasa akhir” (hasil di masyarakat) disusun oleh para “juru masak” (pemimpin dan elite) untuk “disajikan” kepada rakyat.
Jika politik adalah dapur besar bangsa, maka Pendidikan dan Kesehatan adalah lauk utama yang menentukan apakah rakyat akan kenyang secara intelektual dan sehat secara biologis. Dalam perspektif neurosains, “rasa” bukan hanya perihal lidah, melainkan respons integratif otak terhadap persepsi sosial, keadilan dan kesejahteraan. Maka mari kita cicipi sajian makan siang bangsa hari ini.
Politik: Resep Kekuasaan yang Kehilangan Selera Publik
Politik Indonesia hari ini seperti dapur yang terlalu banyak koki, tapi tidak satu pun mengikuti resep bersama. Praktik politik transaksional, oligarki, dan minimnya partisipasi substantif rakyat menyebabkan disonansi antara kehendak rakyat dan arah kebijakan.
Menurut Eisenberger dalam konteks neurosains sosial, kondisi ini menciptakan neuroresonansi negative, ketika sistem limbik rakyat (pusat emosi) terus dirangsang oleh ketidakadilan, hoaks, dan polarisasi. Studi dalam bidang social neuroscience menunjukkan bahwa ketika publik terus-menerus menerima informasi yang menciptakan kecemasan dan ketidakpercayaan, maka aktivitas amigdala meningkat, memicu respons stres sosial dan mengurangi empati antar sesama.
Seperti makanan yang tidak sehat, politik yang tidak berpihak pada rakyat melemahkan ikatan sosial dan memperkuat rasa frustrasi kolektif.
Pendidikan: Menu Bergizi yang Terlupakan
Pendidikan seharusnya menjadi gizi utama untuk pertumbuhan kognitif bangsa. Namun saat ini, sistem pendidikan Indonesia menghadapi dualitas: overloaded secara administratif, undernourished secara esensial. Kurikulum kerap berubah tanpa arah yang jelas, sementara akses pendidikan yang belum merata, kualitas pendidikan yang tidak setara antar daerah, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan, kesejahteraan guru yang belum optimal, serta infrastruktur yang belum memadai dan pendekatan berbasis karakter masih menjadi PR besar.
Dalam konteks neurosains pendidikan, ini merupakan kegagalan memberi “Nutrisi Neuroplastisitas” yang cukup. Otak anak dan remaja membutuhkan stimulasi yang bermakna, kontekstual dan stabil untuk berkembang secara optimal. Pendidikan yang penuh beban hafalan, tanpa ruang dialog dan kreativitas, serta menutup ruang berpikir kritis hanya akan menciptakan sistem “Malnutrisi Kognitif”.
Jika pendidikan adalah masakan, maka saat ini yang tersaji adalah hidangan instan: cepat saji dan hanya diberi pengisi perut kognitif (makan siang gratis), tapi miskin nutrisi berpikir kritis.
Kesehatan: Masakan Palsu di Piring Publik
Di sektor kesehatan, kebijakan Indonesia masih cenderung reaktif, bukan preventif. BPJS Kesehatan memang memperluas akses, namun sistem layanan publik masih didominasi oleh ketimpangan antara pusat dan daerah. Sementara promosi gaya hidup sehat kalah oleh banjir iklan makanan ultra proses dan gaya hidup sedentari.
Dari sudut neurosains, pola makan dan stres kronis berdampak langsung pada gut-brain axis, jalur komunikasi dua arah antara otak dan saluran cerna. Ketika rakyat dikondisikan pada ekonomi yang membuat mereka lebih mampu membeli mie instan daripada sayuran segar, maka negara sedang mempraktikkan diplomasi gastronomi internal yang kontraproduktif: memberi kenyang jangka pendek, namun merusak sistem saraf jangka panjang.
Namun masalah kesehatan kita tidak berhenti di meja makan. Di Maluku Utara, angka penderita HIV menunjukkan tren peningkatan yang memprihatinkan. Menurut data Kementerian Kesehatan RI (2024), Maluku Utara mencatat peningkatan kasus HIV baru yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, dengan keterbatasan akses layanan kesehatan dan stigma sosial yang masih tinggi menjadi faktor penghambat utama penanganannya.
Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya program edukasi kesehatan seksual di sekolah dan minimnya layanan konseling yang ramah bagi kelompok rentan serta banyaknya para perempuan pekerja seks komersial yang berdatangan dari beberapa daerah ke Maluku Utara. Para elit seolah hanya menyantap data tanpa benar-benar mencerna urgensinya.
Lebih jauh lagi, kesehatan mental di Maluku Utara juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan adanya lonjakan kasus depresi dan gangguan kecemasan, khususnya pada kelompok usia produktif. Bahkan, angka kasus bunuh diri meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan penyebab utama terkait tekanan ekonomi, keterasingan sosial dan akses terbatas terhadap layanan psikologis.
Dari sudut pandang neurosains, stres kronis dan trauma sosial yang tak ditangani akan merusak struktur otak, terutama pada area prefrontal cortex dan hippocampus yang berperan dalam regulasi emosi dan pengambilan keputusan. Ketika Negara gagal menciptakan ruang aman untuk berpikir, merasakan dan bertumbuh, maka kematian menjadi satu-satunya pintu keluar yang dirasa masuk akal oleh kami, sekumpulan rakyat kecil yang ibarat seperti sisa butiran nasi di piring para pejabat yang langsung dibuang.
Kritikan Diatas Meja Makan
Tidak ada yang lebih ironis dari kondisi bangsa hari ini, selain fakta bahwa kebijakan seringkali lahir dari meja makan, bukan meja kerja. Meja makan elite menjadi ruang negosiasi kekuasaan yang lebih menentukan nasib rakyat ketimbang forum rakyat itu sendiri. Di sanalah disepakati alokasi anggaran, diatur jatah proyek, pembagian kue, hingga ditentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan berikutnya.
Negara tidak sedang membangun bangsa. Negara sedang memasak menu bencana jangka panjang yang disajikan dalam nampan statistik, namun disuapkan langsung ke tubuh rakyat yang tak diberi harapan.
Dalam istilah Neurosains, inilah saatnya prefrontal cortex kembali bekerja, melawan dominasi impulsif sistem limbik dan membuka ruang refleksi kolektif.
Tinggalkan Balasan