Ternate, Delangi.com- Archipelagic Women Institute resmi diluncurkan melalui dialog bertajuk “Mengapa Negara Gagal Membaca Pengalaman Perempuan” di Pandopo Hotel Bukit Pelangi, Kota Ternate, Sabtu (23/5/2026).
Peluncuran lembaga tersebut menjadi ruang pertemuan bagi perempuan dari berbagai wilayah di Maluku Utara untuk membicarakan pengalaman hidup mereka yang dinilai belum sepenuhnya terbaca dalam kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
Kegiatan itu menghadirkan narasumber perempuan dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara serta empat penanggap dari unsur akademisi, legislatif, dan eksekutif
Direktur Archipelagic Women Institute, Asterlita Tirsa Raha, mengatakan AWI dibentuk sebagai ruang riset, dokumentasi, dan produksi pengetahuan mengenai pengalaman perempuan di wilayah kepulauan.
Menurut dia, perempuan di Maluku Utara masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan akses air bersih, ancaman bencana alam, hingga kekerasan terhadap perempuan yang kerap tidak menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan.
“Tema dialog ini dipilih sebagai refleksi atas arah pembangunan yang masih terlalu berorientasi kontinental, baik dalam dokumen perencanaan maupun implementasi kebijakan. Padahal, wilayah kepulauan memiliki persoalan yang berbeda, terutama bagi perempuan yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Asterlita.
Ia menilai kebijakan pembangunan selama ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat kepulauan di Maluku Utara.
Dalam forum tersebut, para peserta dari berbagai daerah turut membagikan pengalaman mengenai kondisi perempuan di wilayah masing-masing.
Salah satu narasumber, Faradila, menyoroti dampak perubahan iklim terhadap keberadaan pulau-pulau kecil di Maluku Utara. Ia menyebut Desa Tawabi di Halmahera Selatan mulai merasakan ancaman abrasi dan perubahan lingkungan pesisir yang memengaruhi ruang hidup masyarakat.Faradila
Faradila juga mengungkapkan persoalan keterbatasan akses air bersih yang masih dialami warga di desanya. Menurut dia, masyarakat, terutama perempuan, harus mengantre berjam-jam untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. “Kami mulai merasakan perubahan itu secara langsung di desa,” ujarnya.
Menurut Faradila, kehadiran Archipelagic Women Institute diharapkan dapat menjadi ruang pengetahuan alternatif yang memperkuat perspektif perempuan dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, yang hadir sebagai penanggap menyatakan sejumlah persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut juga kerap ditemukan saat dirinya melakukan reses di sejumlah daerah.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara
Menurut dia, persoalan seperti akses air bersih, jalan tani, hingga keterbatasan infrastruktur kesehatan masih menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah kepulauan.
“Apa yang dibahas malam ini juga menjadi temuan kami di lapangan. Masih ada masyarakat yang harus mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk ibu hamil yang kesulitan mengakses fasilitas medis,” kata Nazla
Ia mengatakan DPRD akan mendorong agar perspektif perempuan kepulauan dapat masuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan legislatif.
Melalui peluncuran dan dialog tersebut, Archipelagic Women Institute berharap pembangunan di Maluku Utara tidak lagi didominasi cara pandang kontinental, melainkan lebih mempertimbangkan karakter geografis dan sosial wilayah kepulauan agar kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada perempuan dan masyarakat pesisir.
Tinggalkan Balasan