SEMAHABAR Desak Copot Ketua APDESI Halbar: Gagal Urus Siltap, Sibuk Bicara Investasi

Halmahera Barat, Delangi.com – Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMAHABAR) Kota Ternate melayangkan kritik terhadap Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halmahera Barat, Atman Hasan, terkait dua isu utama, yakni keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa serta sikap organisasi terhadap investasi di wilayah Telaga Rano.

Ketua Umum SEMAHABAR Kota Ternate, Gusti Ramli menilai, keterlambatan pembayaran Siltap yang telah berlangsung cukup lama menunjukkan lemahnya fungsi kontrol dan koordinasi APDESI terhadap pemerintah daerah.

Menurutnya, Siltap bukan sekadar persoalan administratif, melainkan hak dasar aparat desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

“Ketua APDESI seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan hak aparat desa terpenuhi. Namun yang terjadi, justru lebih banyak menyoroti isu di luar substansi utama,” tegas Gusti.

SEMAHABAR juga menyoroti pernyataan Ketua APDESI Halbar yang dinilai lebih fokus membahas dukungan terhadap investasi PT Ormat Geotermal Indonesia di kawasan Telaga Rano dibanding mendorong penyelesaian persoalan Siltap.

Gusti menilai, pendekatan pembangunan yang terlalu bertumpu pada investasi ekstraktif berpotensi menimbulkan ketimpangan, kerusakan ekologis, hingga konflik sosial, sebagaimana dikenal dalam konsep “kutukan sumber daya”.

“Pembangunan daerah tidak boleh hanya direduksi sebagai upaya menarik investasi. Fondasi ekonomi rakyat seperti pertanian, perikanan, dan sektor pangan lokal harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Ia menegaskan, Halmahera Barat memiliki basis ekonomi agraris dan maritim yang kuat, sehingga strategi pembangunan seharusnya diarahkan pada penguatan sektor tersebut melalui hilirisasi, industrialisasi berbasis komoditas lokal, serta pemberdayaan petani dan nelayan.

Lebih lanjut, SEMAHABAR mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI untuk segera mengevaluasi dan mencopot Ketua DPC APDESI Halmahera Barat.

“Kami meminta evaluasi serius hingga pencopotan Ketua DPC APDESI Halbar karena dinilai gagal menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

SEMAHABAR juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reorientasi kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada ekonomi rakyat dan berkelanjutan.