Ternate, Delangi.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan hasil penilaian Opini Ombudsman terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada sejumlah kementerian dan lembaga di Maluku Utara. Penyerahan rapor tersebut berlangsung di Kantor Ombudsman Maluku Utara, Selasa (10/3/2026).
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Maluku Utara, Akmal Kadir, mengatakan penilaian itu merupakan bagian dari evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman kepada instansi penyelenggara layanan di daerah.
“Penilaian ini merupakan bagian dari evaluasi pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman terhadap instansi penyelenggara layanan. Tujuannya untuk mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik di tingkat kementerian dan lembaga di daerah,” ujar Akmal kepada delangi, Rabu (11/03/2026).
Ia menjelaskan, sebanyak 12 instansi kementerian dan lembaga di Maluku Utara menerima rapor hasil penilaian tersebut. Dari jumlah itu, tiga instansi berhasil meraih kategori kualitas pelayanan “Baik.”
Ketiga instansi tersebut yakni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio dengan nilai 78,99, Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Tobelo dengan nilai 78,83, serta Kepolisian Resor Kota Tidore dengan nilai 78,00.
Sementara itu, sembilan instansi lainnya memperoleh kategori kualitas pelayanan “Cukup.” Di antaranya Kepolisian Resor Halmahera Utara dengan nilai 72,47, Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dengan nilai 71,17, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara dengan nilai 70,17.
Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo meraih nilai 69,85, Kepolisian Resor Kepulauan Sula 68,47, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula 67,51, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana 67,01, Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai 66,61, serta Kepolisian Resor Pulau Morotai dengan nilai 57,28.
Penilaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi instansi pelayanan publik agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan