Kontroversi WKP Telaga Ranu, Mahasiswa Desak Keterbukaan Dokumen dan Kajian Lingkungan

Halmahera Barat, Delangi.com – Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMAHABAR) Kota Ternate menyampaikan sikap tegas yang berbeda dengan pernyataan Ketua Pemuda Adat Sahu, Grek Bessy, terkait penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

‎Ketua Umum Semahabar Kota Ternate, Gusti Ramli, dalam rilisnya mengatakan terlalu dini menyebut proyek tersebut sebagai ‘mimpi nyata masyarakat’.

“Justru yang muncul di ruang publik hari ini adalah kegelisahan, kekhawatiran, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab secara terbuka,” ujarnya.

‎Ia menilai bahwa klaim proyek ini tidak akan merampas hak masyarakat harus dibuktikan melalui transparansi dokumen, kajian lingkungan yang dapat diakses publik.

“Selain itu juga bung Grek harus menyertakan jaminan perlindungan tanah adat yang jelas dan tertulis, bukan sekadar pernyataan normatif,” tegas Gusti.

SEMAHABAR juga menyoroti bahwa pendekatan pembangunan sering kali menjanjikan infrastruktur, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam praktiknya masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

“Rekrutmen tenaga kerja kerap bersifat terbatas, sementara dampak ekologis dan sosial ditanggung dalam jangka panjang oleh masyarakat sekitar. Karena itu sikap kritis masyarakat bukanlah bentuk provokasi, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menjaga ruang hidupnya,” tuturnya.

‎Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Telaga Ranu bukan sekadar potensi energi, tetapi bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat adat.

‎”Jika pembangunan dilakukan tanpa kehati-hatian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ekosistem, tapi keberlanjutan nilai-nilai adat dan relasi masyarakat dengan alamnya,” tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, Ketua Umum SEMAHABAR menegaskan bahwa mahasiswa akan berdiri di garis depan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.

‎”Kalau proyek ini benar untuk masyarakat, buktikan dengan keterbukaan dan perlindungan nyata terhadap hak adat. Jangan jadikan semangat pembangunan sebagai alasan untuk membungkam suara kritis. Masa depan Halmahera Barat tidak boleh ditentukan tanpa persetujuan penuh dari masyarakatnya sendiri,” tutupnya.