Halmahera Selatan, Delangi.com – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (DPRD Halsel) menjadi sorotan publik setelah diduga tidak mengikuti agenda konsultasi resmi di tingkat provinsi, namun tetap tercatat melakukan perjalanan dinas.
Temuan ini terpantau langsung oleh awak media kami setelah melakukan pemantauan terhadap agenda konsultasi yang dijadwalkan berlangsung di Ternate. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa anggota DPRD yang namanya tercantum dalam surat tugas perjalanan dinas tidak terlihat hadir dalam agenda konsultasi dimaksud.
Padahal, agenda konsultasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan koordinasi DPRD dengan pemerintah provinsi guna sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Ketidakhadiran sejumlah anggota legislatif ini pun memicu pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran perjalanan dinas.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa daftar kehadiran menunjukkan tidak semua anggota yang melakukan perjalanan dinas benar-benar mengikuti rangkaian kegiatan konsultasi.
“Agenda tetap berjalan, tetapi memang ada beberapa yang tidak terlihat mengikuti pembahasan hingga selesai,” ungkap sumber tersebut.
Sorotan ini muncul di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik, khususnya perjalanan dinas yang bersumber dari APBD. Publik berharap DPRD sebagai lembaga pengawasan dapat memberi contoh dalam kedisiplinan serta tanggung jawab terhadap setiap agenda resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh awak media kami guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Masyarakat pun meminta agar jika ditemukan pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan anggaran, maka perlu dilakukan evaluasi internal secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
Tinggalkan Balasan