Tak Disambut Gubernur, HMI Cabang Ternate Gelar Aksi di Depan Rumah Dinas

Delangi.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menggelar aksi demonstrasi di depan rumah dinas Gubernur Maluku Utara, Senin (08/09/2025). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti penangkapan 11 warga adat Maba Sangaji dan 7 warga Galela, serta menuntut pemerintah provinsi menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

Koordinator lapangan aksi, Yusril J Todoku, menilai ketidakhadiran Gubernur Sherly Laos untuk menemui massa aksi mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap suara rakyat.

“Ini menjadi bukti serius bahwa gubernur tidak melihat dan tidak mendengar keluh kesah masyarakat Maluku Utara. Padahal, tuntutan yang kami bawa berasal dari kajian mendalam dan advokasi yang serius dilakukan HMI Cabang Ternate,” tegas Yusril.

BACA JUGA:
HMI Cabang Ternate Audiensi Dengan Wali Kota, Sampaikan Tuntutan Terkait Sampah dan Status Lahan di Ubo-Ubo

Menurut Yusril, massa justru hanya dihadapkan pada aparat Satpol PP dan pengamanan dari Polres Ternate, tanpa adanya tanggapan langsung dari pihak pemerintah provinsi.

Dalam konferensi pers di lokasi aksi, HMI Cabang Ternate menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Mendesak Gubernur Maluku Utara memerintahkan PT Position, Polda Maluku Utara, dan Kejaksaan agar membebaskan tanpa syarat 11 warga adat Maba Sangaji serta 7 warga Galela yang saat ini ditahan.

2. Mendesak kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) bagi guru honorer di Maluku Utara.

3. Meminta pemecatan oknum polisi yang diduga melakukan pemukulan terhadap mantan Ketua Kohati HMI Cabang Ternate.

Selain itu, HMI menegaskan bahwa Maluku Utara tidak boleh dijadikan “ladang oligarki.” Massa menilai pemerintah daerah kerap berpihak pada kepentingan korporasi, khususnya di sektor pertambangan, ketimbang rakyat kecil.

BACA JUGA:
TAKI Somasi Gubernur Maluku Utara Terkait Pernyataan Soal 11 Warga Maba Sangaji

HMI juga menyoroti lemahnya distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan baliho bertuliskan “Malut Bukan Ladang Oligarki, Turunkan Gubernur Malut” sebagai simbol kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Sherly Laos.