Ternate, Delangi.com- Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi percepatan rekrutmen calon siswa serta pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahun 2026 bersama Kementerian Sosial RI. Pertemuan yang berlangsung secara daring dan luring itu digelar di kediaman Wakil Gubernur di Ternate, Jumat (29/5).
Rapat yang dibuka Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, membahas langkah-langkah strategis untuk memenuhi target daya tampung Sekolah Rakyat yang mencapai 1.080 siswa setiap angkatan. Hingga menjelang tahun ajaran baru pada Juni mendatang, jumlah pendaftar yang tercatat baru sekitar 300 siswa.
Dalam arahannya, Sarbin Sehe menekankan pentingnya percepatan pendataan dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak anak usia sekolah yang memenuhi syarat untuk mengikuti program tersebut, namun belum masuk dalam basis data pemerintah.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Satuan Tugas Rekrutmen Kemensos meminta tim di daerah memprioritaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berisiko putus sekolah. Untuk mendukung pencapaian target peserta didik, sejumlah langkah disepakati dalam rapat.
Salah satunya adalah penguatan integrasi data lintas sektor. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan menyediakan data sekitar 34 ribu ATS dari jenjang SD hingga SMA. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menyiapkan data keluarga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masuk kategori kesejahteraan rendah sebagai dasar perluasan rekrutmen oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, untuk Sekolah Rakyat di Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, proses rekrutmen akan lebih difokuskan pada wilayah sekitar Halmahera Barat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat sekaligus memudahkan akses dan mobilitas siswa.
Berdasarkan evaluasi tim pelaksana, proses penjaringan calon siswa sejauh ini berjalan cukup baik. Namun berbagai faktor sosial di lapangan masih memengaruhi minat masyarakat, sehingga jumlah pendaftar belum sesuai dengan potensi sasaran program yang tersedia.
Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati tiga agenda prioritas yang harus segera dijalankan, yakni penyempurnaan dan sinkronisasi data ATS, penyediaan data penerima RTLH untuk mendukung validasi lapangan, serta percepatan pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat.
Saat ini progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara telah mencapai sekitar 54 persen. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada Juni 2026 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Satgas Kemensos RI, tim koordinasi PKH, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara, baik secara langsung maupun virtual.
Tinggalkan Balasan