Mangoli, Kepulauan Sula, Delangi.com – Kondisi jembatan penghubung yang berada di tengah Desa Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini menjadi perhatian serius masyarakat. Jembatan yang selama ini menjadi penghubung utama menuju Desa Jere, Desa Karamat, Desa Titdoy, Desa Waitina, dan sejumlah desa lainnya itu mengalami kerusakan parah pada bagian lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu.
Sebagai akses utama mobilitas warga, jembatan tersebut tidak hanya menghubungkan antarwilayah, tetapi juga menjadi penghubung mata rantai perekonomian masyarakat Pulau Mangoli. Aktivitas perdagangan hasil pertanian, perikanan, transportasi warga, hingga akses pendidikan dan kesehatan bergantung pada keberadaan jembatan tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Eks Menteri Gerakan Aksi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Ronaldo Waisaley, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur yang sangat vital bagi masyarakat.
“Jembatan ini adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai penghubung antar desa, tetapi juga menjadi penghubung mata rantai ekonomi masyarakat Mangoli. Ketika jembatan ini rusak, maka aktivitas ekonomi warga ikut terganggu dan keselamatan masyarakat juga terancam,” ujar Ronaldo.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat tidak tinggal diam melihat kondisi jembatan yang terus mengalami kerusakan. Ketika sebagian papan jembatan patah dan tidak layak dilalui, warga secara swadaya bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli papan kayu dan memperbaikinya agar tetap bisa digunakan.
“Yang membuat kami prihatin adalah ketika papan-papan jembatan rusak, masyarakat harus bergotong royong mengeluarkan uang sendiri untuk membeli papan dan memasangnya. Ini menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat, tetapi di sisi lain menjadi gambaran bahwa negara belum sepenuhnya hadir menjawab kebutuhan dasar mereka,” katanya.
Menurut Ronaldo, semangat gotong royong masyarakat patut diapresiasi, namun kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya.
“Masyarakat Mangoli juga membayar pajak. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang layak dan aman. Jangan sampai warga terus-menerus dipaksa menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun pemerintah yang lebih tinggi,” tegasnya.
Ronaldo mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui instansi terkait agar segera melakukan peninjauan lapangan dan mengalokasikan anggaran perbaikan atau pembangunan kembali jembatan tersebut secara permanen.
“Jangan menunggu ada korban jiwa atau kecelakaan serius baru bertindak. Pemerintah harus hadir sebelum masalah ini semakin besar. Keselamatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi warga harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh pemuda, serta para wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Mangoli untuk bersama-sama memperjuangkan perbaikan jembatan tersebut agar tidak lagi menjadi ancaman bagi warga yang setiap hari melintas.
Dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar jembatan yang menjadi simbol penghubung kehidupan dan perekonomian masyarakat Mangoli itu dapat kembali berfungsi dengan aman dan layak digunakan
Tinggalkan Balasan