Ternate, Delangi.com – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Maluku Utara memperingati Milad ke-59 dengan menggelar tahlilan dan doa bersama serta dilanjutkan dengan melaksanakan Webinar di Sekretariat KAHMI Center, depan Taman Nukila, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate.
Doa bersama itu dirangkaikan dengan pembacaan tahlil untuk almarhum Yusman Arifin, Ketua Umum HMI Cabang Ternate periode 1993–1994.
Ketua Panitia Milad, Masri Hidayat, mengatakan peringatan ini tidak hanya dimaknai sebagai euforia, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata KAHMI bagi umat dan bangsa.
Sejalan dengan itu, MW KAHMI Malut juga menggelar dialog daring bertema “Menimbang Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Berbagai Perspektif.” Hadir sebagai narasumber antara lain Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Doli Kurnia, Anggota DPD RI Hasby Yusuf, mantan Anggota DPR RI Syaiful Bahri Ruray, pengamat politik sekaligus Direktur UT Ternate Muhlis Hafel, dosen Sosiologi UMMU Ternate Herman Usman, dan dosen Ekonomi Unkhair Asis Hasyim.
Menurut Masri, banyak daerah saat ini mendorong pembentukan DOB, sementara pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium. Karena itu, KAHMI berupaya mengkaji gagasan tersebut dari berbagai aspek agar sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional.
“Semangat DOB bukan sebatas euforia, tetapi harus dikaji berdasarkan regulasi dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Masri menambahkan, MW KAHMI Malut telah membentuk Forum Studi Otonomi Daerah Baru (SODB) yang dikoordinasikan oleh Arsad Sangaji. Forum ini melibatkan akademisi, praktisi hukum, politisi, hingga sosiolog.
Koordinator Presidium MW KAHMI Malut, Ishak Naser, menegaskan bahwa KAHMI akan berperan sebagai fasilitator diskusi publik dan pengkaji potensi DOB. Namun ia menekankan, keputusan pembentukan DOB sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“KAHMI bukan penentu lahirnya DOB. Kami hanya berusaha melihat secara objektif agar tuntutan masyarakat tidak sekadar euforia, tetapi memiliki dasar yang kuat,” kata Ishak.
Ia menambahkan, rangkaian webinar ini akan terus dilanjutkan dengan melibatkan unsur masyarakat di daerah-daerah yang saat ini mengusulkan pemekaran.
Tinggalkan Balasan